BPHN KUKUHKAN 321 DESA/KELURAHAN BINAAN SEBAGAI LANGKAH KONGKRET MENJAGA HUKUM ADAT

Kamis, 02 Desember 2021 Oleh : Admin Jdih Dilihat 54 Kali

Bali, Konstitusi negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Menjaga hukum adat tetap terjaga dan hidup bukan hal yang mudah, salah satu langkah nyata itu adalah dengan membangun kelompok keluarga sadar hukum yang menjadi cikal bakal dari Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

 “Hukum adat harus dijaga karena hukum ada merupakan amanat konstitusi yang tidak hanya dijaga oleh pemuka-pemuka adat namun oleh seluruh pihak,” kata Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI Prof Widodo Ekatjahjana, dalam acara Pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan Menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Bali, Jumat (29/10) bertempat di Kantor Kelurahan Serangan, Denpasar - Bali. 


Dalam sambutannya, Kepala BPHN berpesan terhadap 321 desa/kelurahan yang dikukuhkan sebagai desa/kelurahan binaan agar dapat memenuhi kriteria sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penilaian tingkat kesadaran hukum itu sendiri didasarkan pada indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi empat dimensi, yakni dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi.


Dengan dikukuhkannya desa/kelurahaan binaan, lanjut Kepala BPHN, pemerintah selain telah berkontribusi nyata terhadap upaya menjaga hukum adat sekaligus ikut berperan memajukan pariwisata di wilayah setempat. 

Cari Produk Hukum