Pemerintah Kabupaten Bangli

Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangli

Produk Hukum Terbaru

Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2021

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Ditetapkan: Kamis, 21 Januari 2021 Dilihat 262 Kali Diunduh 24 Kali

Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH

Ditetapkan: Kamis, 01 Maret 2021 Dilihat 446 Kali Diunduh 42 Kali

Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2021

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Ditetapkan: Kamis, 25 Januari 2021 Dilihat 188 Kali Diunduh 12 Kali

Peraturan Bupati Bangli Nomor 4 Tahun 2021

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Ditetapkan: Kamis, 01 Maret 2021 Dilihat 367 Kali Diunduh 51 Kali

Grafik Produk Hukum

Tentang JDIH Kab. Bangli

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum  dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangli maka  diperlukan suatu informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu sistem. Hal tersebut diperlukan guna meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan tugas di bidang hukum.

Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara  dengan baik dalam suatu Jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan  bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan Informasi Hukum yang dibutuhkan .

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara  tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian  pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat,  sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012.

Untuk mendukung Penyelenggaraan Sistem Informasi Peraturan  Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Bangli telah membangun Sistem  Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang  dikelola oleh  Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangli yang digunakan sebagai  media publikasi online seputar perkembangan dan informasi terbaru dari  Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Bangli, sehingga diharapkan kebijakan  Hukum yang dihasilkan dapat diketahui oleh masyarakat luas dan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya sehingga tingkat pemahaman dan  kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Bangli dapat tercipta dengan  Baik.


Kegiatan Terkini

RAPAT TIM PROPEMPERDA BULAN NOVEMBER 2020
RAPAT TIM PROPEMPERDA BULAN NOVEMBER 2020
Kamis, 18 Nopember 2021 | Oleh: Admin Jdih

Kamis, 18 November 2021 bertempat di Ruang Arjuna Setda Kabupaten Bangli berlangsung Rapat Harmonisasi Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Rapat di pimpin langsung oleh Kabag Hukum Setda Kabupaten Bangli dan di hadiri oleh Tim Hukum Pemkab Bangli serta OPD terkait.

BPHN KUKUHKAN 321 DESA/KELURAHAN BINAAN SEBAGAI LANGKAH KONGKRET MENJAGA HUKUM ADAT
BPHN KUKUHKAN 321 DESA/KELURAHAN BINAAN SEBAGAI LANGKAH KONGKRET MENJAGA HUKUM ADAT
Kamis, 03 Nopember 2021 | Oleh: Admin Jdih

Bali, Konstitusi negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Menjaga hukum adat tetap terjaga dan hidup bukan hal yang mudah, salah satu langkah nyata itu adalah dengan membangun kelompok keluarga sadar hukum yang menjadi cikal bakal dari Desa/Kel...

RAPAT PENYEMPURNAAN DRAF RANPERDA TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
RAPAT PENYEMPURNAAN DRAF RANPERDA TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Kamis, 25 Oktober 2021 | Oleh: Admin Jdih
Senin, 25 Oktober 2021 bertempat di Ruang Arjuna Setda Kabupaten Bangli terlaksana rapat harmonisasi draf rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Rapat dibuka langsung oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di dampingi oleh Kabag Hukum Setda Kabupaten Bangli. Adapun peserta rapat terdiri dari