Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangli maka diperlukan suatu informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu sistem. Hal tersebut diperlukan guna meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan tugas di bidang hukum.
Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu Jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan Informasi Hukum yang dibutuhkan .
JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, sesuai amanat Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012.
Untuk mendukung Penyelenggaraan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Bangli telah membangun Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola oleh Bagian Hukum dan HAM Setda. Kabupaten Bangli yang digunakan sebagai media publikasi on line seputar perkembangan dan informasi terbaru dari Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Bangli, sehingga diharapkan kebijakan Hukum yang dihasilkan dapat diketahui oleh masyarakat luas dan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya sehingga tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Bangli dapat tercipta dengan Baik.
Pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018, Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Bangli kedatangan Kanwil Hukum dan HAM Bali terkait dengan permintaan Peraturan Daerah Tahun 2017 dan Raperda Prioritas di Tahun 2018.
Tanggal 23 Maret 2018 dilaksanakan rapat advokasi bersama Tim Advokasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bangli yang dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangli.
Hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 dilaksanakan rapat penyempurnaan 2 (dua) draf rancangan Peraturan Daerah yang pertama adalah Raperda tentang Ketertiban Umum dari Sat. Pol PP dan Damkar Kabupaten Bangli yang kedua Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa dari Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bangli. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum d...