TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021
Ditetapkan: Kamis, 21 Januari 2021 Dilihat 262 Kali Diunduh 24 Kali
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH
Ditetapkan: Kamis, 01 Maret 2021 Dilihat 446 Kali Diunduh 42 Kali
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Ditetapkan: Kamis, 25 Januari 2021 Dilihat 188 Kali Diunduh 12 Kali
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
Ditetapkan: Kamis, 01 Maret 2021 Dilihat 367 Kali Diunduh 51 Kali
Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangli maka diperlukan suatu informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu sistem. Hal tersebut diperlukan guna meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan tugas di bidang hukum.
Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu Jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan Informasi Hukum yang dibutuhkan .
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012.
Untuk mendukung Penyelenggaraan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Bangli telah membangun Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola oleh Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangli yang digunakan sebagai media publikasi online seputar perkembangan dan informasi terbaru dari Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Bangli, sehingga diharapkan kebijakan Hukum yang dihasilkan dapat diketahui oleh masyarakat luas dan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya sehingga tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Bangli dapat tercipta dengan Baik.
Kamis, 18 November 2021 bertempat di Ruang Arjuna Setda Kabupaten Bangli berlangsung Rapat Harmonisasi Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Rapat di pimpin langsung oleh Kabag Hukum Setda Kabupaten Bangli dan di hadiri oleh Tim Hukum Pemkab Bangli serta OPD terkait.
Bali, Konstitusi negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Menjaga hukum adat tetap terjaga dan hidup bukan hal yang mudah, salah satu langkah nyata itu adalah dengan membangun kelompok keluarga sadar hukum yang menjadi cikal bakal dari Desa/Kel...
Provinsi Bali
Pemerintah Kota Denpasar
Kabupaten Tabanan
Kabupaten Klungkung
Kabupaten Karangasem
Kabupaten Jembrana
Kabupaten Gianyar
Kabupaten Buleleng
Kabupaten Badung
