Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum  dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangli maka  diperlukan suatu informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu sistem. Hal tersebut diperlukan guna meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan tugas di bidang hukum.

Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara  dengan baik dalam suatu Jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan  bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan Informasi Hukum yang dibutuhkan .

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara  tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian  pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat,  sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012.

Untuk mendukung Penyelenggaraan Sistem Informasi Peraturan  Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Bangli telah membangun Sistem  Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang  dikelola oleh  Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangli yang digunakan sebagai  media publikasi online seputar perkembangan dan informasi terbaru dari  Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Bangli, sehingga diharapkan kebijakan  Hukum yang dihasilkan dapat diketahui oleh masyarakat luas dan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya sehingga tingkat pemahaman dan  kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Bangli dapat tercipta dengan  Baik.